Percayakan Pada BPS, Presiden Jokowi Tidak Mau Lagi Ada Data Berbeda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi, persaingan antar negara adalah dengan memiliki data dan informasi yang strategis, akurat dan berkualitas. Sehingga setiap mengambil kebijakan, memformulasikan kebijakan, mengambil keputusan, baik keputusan di sini maupun di lapangan, itu ada data dan informasi yang betul-betul bisa dipegang.

Namun kenyataannya, lanjut Presiden, dari sejak masuk Istana sampai sekarang, kalau dirinya ingin misalnya data kemiskinan, Kementerian Kesehatan ada, Kementerian Sosial ada, BPS ada, datanya berbeda-beda.

“Ini yang mulai sekarang saya tidak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya satu sekarang di Badan Pusat Statistik (BPS). Tapi BPS sendiri kalau ngurus data juga yangbener,” kata Presiden Jokowi dalam arahannya pada acara pencanangan Sensus Ekonomi 2016 sekaligus peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Survei Ekonomi 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4) pagi.

Presiden menunjuk contoh data mengenai misalnya produksi beras kita, beda-beda semua. Ia mengaku kesulitan karena datanya meragukan, Kementerian Pertanian seperti ini, Kementerian Perdagangan seperti itu, BPS seperti ini. Lapangannya juga berbeda lagi.

“Inilah kondisi yang harus diakhiri. Sampaikan saja data apa adanya, kalau kita memang harus impor, ya impor, tegas. Kalau kita tidak ya tidak, tegas,” tutur Presiden Jokowi.

Karena itu, Presiden menilai, krusial dan strategisnya peran BPS. Sebab dari data BPS yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kebijakan yang benar, betul, tidak meleset karena memang datanya betul-betul akurat dan detil.

Presiden juga meminta kepada para pengusaha, baik yang besar, menengah, kecil, maupun mikro, agar memberikan data-data yang benar. Ia menegaskan, bahwa Sensus Ekonomi BPS itu tidak ada urusannya dengan pajak, karena itu tidak usah takut.

“Jadi kalau usahanya, omzetnya 1.000, ya ngomong saja 1.000, kalau 2.000, ya ngomong saja 2.000. Tidak usah didiskon, 2.000 ngomong 1.000. Berikan data kita yang betul, karena ini akan penting sekali  bisa melihat daya saing kita seperti apa, produktivitas kita seperti apa, kondisi industri kecil kita, kondisi pengusaha mikro kita seperti apa, sehingga kebijakan apa yang harus kita jalankan itu akan menjadi semakin jelas,” tutur Kepala Negara seraya mengingatkan, jangan sampai nanti muncul sebuah potret yang salah, potret yang keliru, sehingga kita salah mengambil sebuah kebijakan atau memformulasikan kebijakan.

Bukan Tugas EntengKepada para petugas BPS, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa sebuah tugas Sensus Ekonomi 2016 bukan tugas yang enteng, bukan tugas yang mudah. Apalagi sekarang banyak menjamur bisnis berbasis online.

“Fokuslah pada hasil yang ingin kita dapat yaitu potret yang akurat, kondisi dan potensi ekonomi dari wilayah yang paling kecil di pedesaan, naik lagi ke kecamatan, ke kota, ke kabupaten, dan juga dari pengusaha mikro, kecil, menengah, besar, usaha konglomerat, semuanya, potret itu harus kita dapatkan,” pesan Presiden.

Tak lupa, Presiden Jokowi mengucapkan selamat bertugas kepada BPS dan seluruh pendukung Survei Ekonomi 2016 yang mencapai 340.000 petugas lapangan. “Memang sebuah angka yang sangat besar sekali tetapi kalau nanti data yang kita peroleh sebuah data yang detil, yang akurat itulah yang akan kita pakai untuk memformulasikan sebuah kebijakan, baik kebijakan-kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tuturnya.

Sensus Ekonomi 2016 ini melibatkan 340.000 petugas lapangan, yang  tersebar di 81.789 desa dan kelurahan. Presiden memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait untuk mendukung penuh keberhasilan survei yang akan berlansung pada tangal 1-31 Mei 2016 ini.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BPS Suryamin. (DNS/ES)
Oleh: Humas ; Diposkan pada: 26 Apr 2016